Kontroversi Supir Taksi Konvensional Dengan  Angkutan Berbasis Online

Semakin banyaknya layanan online yang berkembang dalam mode transportasi, mulai menggeser angkutan umum konvensional. Akhir-akhir ini marak di beritakan supir taksi dan supir angkutan umum lainnya menggelar demo besar-besaran untuk menghapuskan transportasi online.Para supir taksi konvensional merasa dirugikan oleh kehadiran transportasi online yang mulai marak di Indonesia. Dengan adanya transportasi online, para supir angkutan umum merasa penghasilan mereka semakin berkurang, belum lagi mereka harus membayar setoran kepada perusahaan yang akhirnya mereka kurang setor dan mengakibatkan mereka harus meminjam uang perusahaan dulu untuk menutupi kekurangan uang hasil pendapatan mereka sehari-hari. Disisi lain, mereka menuntut penertiban layanan taksi berbasis aplikasi online dan menegakkan peraturan yang berlaku mengenai angkutan jalan.

Menurut saya, dari sisi sosial sebenarnya transportasi online dapat memberi banyak kemudahan kepada pelanggan. Para pelanggan cukup memesan via smartphone dan cukup membayar dengan tarif dasar dan tarif per kilometer tanpa perlu memberi uang tip. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda transportasi online ini tidak adil, karena mereka bisa dengan mudah mendirikan aplikasi online tersebut seperti grab car, uber, dll dengan mudah. Sedangkan untuk mendirikan transportasi konvensional ini perusahaan harus memenuhi banyak persyaratan yang sudah ditentukan. Selain itu, aplikasi tersebut dianggap illegal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Mungkin jika syarat telah dipenuhi, maka supir taksi konvensional siap bersaing secara sehat dengan transportasi berbasis onlie tersebut.

Perlu adanya pihak ketiga yaitu pemerintah sebagai penengah dari permasalahan ini. Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan pembuatan peraturan/ perizinan yang tegas bagi transportasi berbasis online. Transportasi online juga perlu mendaftarkan perusahaannya sebagai agen perjalanan dan memenuhi persyaratan yang ada seperti berbadan hukum, memiliki surat domisili usaha, memiliki izin penyelenggara, uji lolos KIR dan menyiapkan administrasi operasional.

Penulis                               : Mesya Citra Andriani – Akuntansi 2014

Penanggungjawab                : Gatot Kuswan – Ketua HMJA