direktorat_pajak_1Akhirnya pemerintah menetapkan Dirjen Pajak yang baru menggantikan pejabat lama yang memasuki usia pensiun. Langkah ini terasa amat penting mengingat sang nahkoda di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) inilah yang nantinya akan memimpin revolusi fungsi perpajakan khususnya bagi APBN. Tugas menjadi semakin berat mengingat besarnya target penerimaan perpajakan di tahun 2015, di tengah kinerja ekonomi dunia yang masih memburuk serta bayang-bayang melesetnya realisasi perpajakan (shortfall) beberapa tahun sebelumnya. Dalam draft dokumen Rancangan APBN-P 2015, Presiden menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.484,6 triliun atau naik hampir Rp104,6 triliun dari perkiraan target sebelumnya.

Jika dibandingkan kinerja 2014, penetapan target tersebut memang terasa sangat fantastis. Berdasarkan data pemerintah, realisasi pajak 2014 hanya berkisar Rp990,4 triliun atau 92,4% dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1.246,1 triliun. Jika di tengok ke belakang, dalam kurun 6 tahun terakhir penerimaan perpajakan sudah mengalami permasalahan. Tahun 2009 misalnya, realisasi hanya mencapai 94,3%, sedikit meningkat di tahun 2011 menjadi 97,2%, namun kembali mengalami koreksi di tahun 2012 menjadi 94,4% serta 92,4% di tahun 2013. Untuk tahun 2014 kemarin, hingga 26 November 2014, realisasi PPh non-migas mencapai Rp392,5 triliun, PPh migas Rp74,5 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp334,7 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp15,3 triliun serta pajak lainnya Rp4,5 triliun.

Dari sektor non-migas, di tahun 2015 ini pemerintah mematok target penerimaan PPh sebesar Rp629,8 triliun sementara PPN ditargetkan Rp576,5 triliun. Sebaliknya dari sektor migas, target penerimaan PPh justru sedikit menurun menjadi Rp50,9 triliun akibat turunnya lifting minyak serta perubahan asumsi makro ICP minyak dan nilai kurs rupiah. Penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp141,7 triliun atau meningkat Rp15 triliun dari target sebelumnya sehingga target penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan mencapai Rp188,9 triliun. Perkiraan menurunnya ICP minyak serta lifting migas menyebabkan proyeksi penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp281,1 triliun atau turun sekitar Rp129,3 triliun dari target awal Rp410,3 triliun. Pendapatan negara secara keseluruhan ditargetkan Rp1.769,0 triliun dengan pagu belanja negara sebesar Rp1.994,6 triliun sehingga defisit anggaran yang terjadi sekitar Rp225,9 triliun atau 1,9% PDB, lebih rendah dibandingkan APBN 2015 sebesar 2,2% PDB.

Revolusi fungsi

Di awal penulis sengaja menegaskan pentingnya penetapan Dirjen Pajak yang baru dalam memimpin proses revolusi fungsi dari perpajakan khususnya terhadap APBN. Jika sebelumnya penerimaan perpajakan sebagai komponen dalam pendapatan negara lebih berfungsi sebagai penambal defisit yang muncul akibat besarnya beban belanja wajib khususnya subsidi BBM, maka ke depannya penerimaan perpajakan justru akan menyambut era baru dalam kapasitas membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia secara utuh baik melalui pembiayaan infrastruktur, belanja modal maupun berbagai jenis belanja investasi lainnya.

Terjadinya proses revolusi fungsi ini sesungguhnya tak lepas dari keberanian pemerintahan baru untuk melepaskan APBN dari ketergantungan subsidi BBM yang begitu besar. Dapat dibayangkan betapa tidak berdayanya APBN dalam melakukan manuver pembangunan ketika beban subsidi BBM terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2008 saja besarannya sudah mencapai Rp139,1 triliun, terus meroket hingga Rp199,9 triliun dalam APBN-P 2013. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR, subsidi BBM dalam APBN-P 2014 mencapai Rp246,5 triliun serta Rp276,0 triliun dalam APBN 2015.

Barulah ketika estafet pemerintahan berganti, di awali dengan kebijakan penyesuaian harga BBM bulan November 2014 lalu, secara perlahan namun pasti revolusi pengelolaan subsidi BBM mulai terjadi. Benefit positif pun satu persatu mulai terasa. Over kuota BBM bersubsidi yang biasanya selalu terjadi, di akhir 2014 dapat dihindari, bahkan tercatat pertama kalinya terjadi surplus kuota premium. Hal yang sama terjadi dalam penganggaran APBN. Penurunan volume BBM bersubsidi, menimbulkan dampak saving dana yang relatif signifikan. Penambahan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas kemudian menjadi relatif lebih mudah. Anggaran infrastruktur misalnya, pemerintah mampu menaikkan besaran anggarannya hingga mencapai Rp290 triliun. Begitupula dengan agenda mendesak lainnya seperti pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan dan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesenjangan.

Kondisi ini tentu melegakan semua pihak serta wajib untuk terus dipelihara atau justru ditingkatkan. Bagaimana caranya? Pemerintah sudah mengantongi beberapa strategi jitu dalam mendongkrak performa penerimaan perpajakan secara optimal. Langkah perbaikan yang sudah disiapkan diantaranya reformasi birokrasi, perubahan struktur organisasi, perbaikan administrasi perpajakan melalui e-tax invoice, pencegahan transfer pricing, peningkatan penegakan hukum sekaligus ekstensifikasi wajib pajak (WP) baru. Terkait ekstensifikasi WP, sudah lama pemerintah mewacanakan perluasan basis pajak untuk obyek minuman berkarbonasi, bumbu penyedap, telefon seluler, limbah industri serta beberapa obyek potensial lainnya. Penetapan calon obyek pajak ini tentu akan dilakukan secermat mungkin dengan mengedepankan aspek transparansi analisis manfaat biaya. Berbagai masukan dari pelaku usaha juga wajib menjadi dasar acuan lainnya.

Karenanya, selamat datang dan bekerja Dirjen Pajak yang baru. Bekerjalah sekeras mungkin, jadilah aparat yang amanah dan bertanggung jawab karena proses revoluasi fungsi perpajakan sudah di depan mata. Buat masyarakat dan stakeholders lainnya, jadilah wajib pajak yang juga bertanggungjawab. Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita bersama. Hari gini tidak bayar pajak, apa kata dunia ??????????